Chavez dan Mosaik Sosialisme Kerakyatan

oleh: Martin Bhisu

 Tulisan ini disadur dari website http://indoprogress.com/chavez-dan-mosaik-sosialisme-kerakyatan/

HUGO Rafael Chávez Frías sebelum dan sesudah wafat mendapat perhatian istimewa. Alasan utama: wawasan dan praktik politiknya merupakan tanda perbantahan dari sebuah tatanan yang peninggalannya adalah sebuah mosaik sosialisme kerakyatan.

Eduardo Galeano, penulis prestisius asal Uruguay, pernah menjuluki Amerika Latin sebagai benua dengan urat nadi yang terbuka. Sebuah metafora tentang luka lama benua ini sebagai akibat penjajahan yang ragamnya sekarang disebut neokolonialisme, penjajahan baru. Istilah ini terhubung dengan kondisi Amerika Latin: ibarat sapi perah yang susunya, hasil pertumbuhan ekonomi, dinikmati perusahaan-perusahaan multinasional.

Venezuela bukan kekecualian. Akibat rontoknya boom minyak pada 1970-an, negara vino tinto ini mengalami krisis ekonomi. Presiden Andres Perez waktu itu mengikuti resep dogmatis IMF yang bukan solusi, melainkan problem. Pada akhirnya, yang meningkat adalah angka kemiskinan yang memprihatinkan, sementara perdagangan minyak Venezuela di tangan perusahaan asing.

Runtuhnya ekonomi mendapat protes masyarakat yang berakhir dengan kudeta militer yang mengusung Chavez pada 1993. Meritokrasi Chávez untuk menyembuhkan urat nadi yang terbuka patut dicemburui pemimpin negara apa pun yang menganggap diri pujangga ekonomi kapitalis.

Menurut laporan Komisi PBB bagi Ekonomi Amerika Latin (CEPAL), Venezuela berhasil menurunkan 44 persen angka kemiskinan: 5 juta jiwa dari total penduduk tidak lagi miskin. Dalam hal kesadaran berdemokrasi, partisipasi elektoral mencapai lebih dari 88 persen penduduk, yang pada pemilu terakhir 55 persen suara untuk Chávez.

Menyangkut anggaran dana sosial, negara-negara sosial demokrasi Eropa tak bisa menyaingi Venezuela, yang mengalokasikan 60 persen dari total produk domestik bruto. Sebanyak 14 juta penduduk mendapat subsidi pangan, dan tahun ini 61 persen penduduk membeli pangan di pusat- pusat perbelanjaan milik negara. Selama 2011, Chávez menyerahkan 146.022 rumah kepada penduduk paling miskin.

Rekam jejak terpuji di atas menjadikan Chávez seorang pemimpin politik yang diterima di kalangan rakyat kecil dan berhasil memenangi pemilu empat kali beruntun. Sangat lumrah bila ada kelompok yang punya barometer politik ekonomi yang berseberangan dengannya, terutama yang kepentingan mereka dirugikan karena negara mengambil alih kendali PDVSA, perusahaan minyak Venezuela.

Sosialisme kerakyatan

Chávez pernah mengatakan, ‘Tak bisa dimengerti bagaimana dapat mendistribusikan kekayaan negara kalau institusi tak diubah. Apakah ada alternatif lain?’ Pertanyaan yang dituntun oleh jawaban yang hendak dicari. Model negara sosialis dan sosialisme kerakyatan merupakan dua pokok penting yang harus tepat diartikulasi menjadi jawaban alternatif terhadap ekonomi laissez- faire.

Negara dengan para pemimpinnya yang dipilih rakyat untuk memerintah atas nama rakyat tidak melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional, melainkan melayani rakyat. Rancang bangun sebuah ekonomi sosial pertama-tama yang ditempuh Chávez adalah dengan merombak institusi negara yang birokratis dan koruptif menjadi negara sosialis yang kerakyatan. Dalam tahun-tahun pertama, Chávez tak mudah menempuh jalan ini, bahkan kudeta sekelompok militer yang didukung oposisi hampir menjatuhkannya.

Peran negara tidak seperti dalam paham sosialisme terpimpin dan doktriner (model sosialisme bekas Uni Soviet), tetapi memberi peran yang lebih besar, dinamis, dan relevan kepada pemerintah untuk mengatur ekonomi. Dengan PDVSA sebagai jantung ekonomi, Chavez memilih cara klasik: menaikkan permintaan agregat. Artinya, negara mengeluarkan banyak anggaran untuk sektor-sektor pembangunan padat karya sehingga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita. Perusahaan swasta dapat untung juga karena saat konsumsi meningkat (faktor yang sangat bergantung pada pendapatan per kapita), permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Akhirnya produksi terdongkrak.

Di samping itu, meningkatnya anggaran dana sosial sangat membantu masyarakat miskin. Politik sosial seperti ini memberi warna khusus bagi Chávez, karena mayoritas orang miskin di banyak negara maju sekalipun tak disentuh kebijakan ekonomi pemerintah.

Faktor rakyat sangat menentukan dalam ekonomi sosialis. Selama politik ekonomi yang berciri karitatif dan asistensialistis merupakan pilihan utama, kegagalan mudah diprediksi sebab yang hilang ialah gejala dari kemiskinan, bukan sebabnya. Chávez mengorganisasikan koperasi produktif yang dibantu kredit lunak untuk memberantas sebab kemiskinan. Ke dalam koperasi itu demokratis, ke luar kompetitif sesuai dengan hukum pasar.

Peran pemerintah dan rakyat yang proaktif dalam produksi dan distribusi barang dan jasa, sungguh merupakan mosaik ekonomi sosial kerakyatan. Indonesia mungkin tak dapat meniru model ini karena banyak sebab. Di antaranya mental kerakyatan yang minim dari pemerintah. Dengan sistem pemerintah yang sangat parlementaristis, kekuasaan eksekutif ke dalam takut akan tekanan primordial sejumlah golongan; ke luar berkiblat ke negara Barat dan bangsa kita terbiasa dengan apa yang ada.

Sebab kedua adalah kurangnya pengalaman signifikan bagaimana hidup cukup sejahtera. Kecuali sampai akhir 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan secara akumulatif, tetapi ekonomi yang trickle down seperti ini tak menyentuh periuk nasi orang miskin. Berbeda dengan Venezuela, sebelum krisis minyak, pertumbuhan ekonomi berkarakter sosial, dan masyarakat tahu bagaimana dampak positif ekonomi kerakyatan. Hal ini menjadi pembelajaran kolektif yang ujungnya adalah revolusi sosial melawan pemerintah koruptif selama krisis minyak.

Mungkin mosaik sosialisme kerakyatan Venezuela bisa menjadi inspirasi bagi Pemerintah Indonesia mendatang. Namun, ini bergantung sepenuhnya kepada rakyat yang berwawasan sosialis memilih orang yang berpihak kepada kaum jelata.***

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Kompas, 14 Maret 2013. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.